AtimNews.com | Aceh Utara – Sejumlah mahasiswa dari enam Kecamatan Aceh Utara yang tergabung dalam "Ikatan Mahasiswa Aceh Malaka" (IMAM) mempertanyakan kinerja (FORBES) Forum bersama DPRK Aceh Utara Wilayah barat, dalam memperjuangkan hak-hak dan aspirasi masyarakat khususnya menyoal masalah pemekaran Pasalnya, hingga kini belum ada titik terang
Seperti yang disampaikan Musliadi Salidan. Mahasiswa Universitas Malikussaleh (Unimal) itu menilai, anggota FORBES DPRK Aceh Utara Wilayah Barat, hanya melontarkan janji manis saat ada pertemuan-pertemuan dengan masyarakat. Namun tidak ada keseriusan dalam menindak lanjuti aspirasi yang pernah masyarakat sampaikan, apa yang pernah dijanjikan hanya isapan jempol saja.
Setelah pertemuan antara panitia persiapan pemekaran Aceh Malaka pada tanggal 15 Agustus 2017 tahun lalu. Seharusnya kini proses administrasi masuk ke tahapan pembahasan dewan. Karena semua kebutuhan surat keputusan (SK) pemekaran Aceh Malaka saat ini sudah dilimpahkan oleh Pemkab Aceh Utara kepada DPRK.
Ada empat surat keputusan yang dituangkan menurut PP No 23 tahun 2004 untuk memenuhi berkas CBOD.dari empat surat keputusan itu yang sudah selesai yakni Surat Keputusan Jumlah Penduduk, Surat Keputusan Aset Daerah dan Surat Keputusan Penyerahan Kepegawaiaan. Sedangkan berkas yang belum selesai saat ini Surat Keputusan Batas Wilayah yang ditanda tangani oleh pihak bersama antara Bupati Aceh Utara dan DPRK Aceh Utara.
"Pemkab sudah menyelesaikan semua tahapan berkas adminitrasi pemekaran, selanjutnya bekas tersebut diserahkan ke DPRK Aceh Utara, namun saat ini pihak dewan belum membentuk pansus dan paripurna pengesahan," ujarnya.
Musliadi menambahkan pihak panitia pemekaran sudah lima kali mengirim surat ke DPRK Aceh Utara untuk duduk bersama dan audiensi membahas persoalan ini.
Namun, sampai saat hanya satu kali Panitia melakukan pertemuan dengan Komisi A DPRK Aceh Utara, namun tidak ada kejelasan, sedangkan dengan pimpinan dewan belum pernah duduk bersama terkait persoalan ini.
Kami mengharapkan adanya lobi-lobi para anggota FORBES DPRK Aceh Utara Wilayah Barat, karena pemekaran ini bukan keinginan panitia melainkan keinginan masyarakat wilayah Aceh Utara bagian barat," jelasnya. (Red)
