Aceh – Intensitas hujan yang semakin ekstrem dalam beberapa waktu terakhir menempatkan Aceh sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan hidrometeorologi tertinggi di Indonesia. Fenomena ini dinilai tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan perubahan iklim global yang kian nyata dampaknya.
Guru Besar UPN Veteran Yogyakarta, Prof. Dr. Ir. Eko Teguh Paripurno, M.T., menyebut Aceh termasuk wilayah yang berulang kali mengalami banjir dan tanah longsor setiap musim hujan. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi puncak musim hujan di Indonesia bagian barat terjadi pada November hingga Desember 2025.
Analisis BMKG menunjukkan potensi curah hujan tinggi hingga sangat tinggi, yakni di atas 150 milimeter per dasarian, di sejumlah wilayah. Dalam beberapa pekan terakhir saja, tercatat 45 kejadian cuaca ekstrem yang didominasi hujan lebat dan angin kencang, memicu banjir serta longsor di berbagai daerah.
Menurut Prof. Eko, banjir dan longsor merupakan dua jenis bencana yang paling dominan dan terjadi hampir setiap tahun dengan kecenderungan intensitas meningkat.
“Kedua bencana ini dipicu curah hujan berlebihan yang semakin tinggi. Ini adalah konsekuensi dari perubahan iklim global,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).
Ia menjelaskan, risiko banjir terbesar berada di kawasan sekitar sungai, saluran air, serta dataran rendah yang posisinya lebih rendah dari muka air laut. Sementara itu, daerah rawan longsor umumnya berada di wilayah pegunungan dengan lereng sedang hingga curam, tersusun dari tanah atau batuan lapuk yang tebal dan memiliki beban berat di atasnya.
“Pada prinsipnya, wilayah rentan longsor relatif aman dari banjir, dan wilayah rawan banjir relatif aman dari longsor,” jelasnya.
Prof. Eko menekankan pentingnya kewaspadaan dini. Tanda-tanda longsor dapat dikenali dari munculnya retakan pada tanah atau bangunan, pohon dan tiang yang mulai miring, hingga guguran tanah di lereng. Adapun banjir biasanya diawali hujan deras berkepanjangan, kenaikan muka air sungai, serta genangan di jalan dan permukiman.
Karena itu, ia mendorong masyarakat mengaktifkan ronda lingkungan, khususnya setelah hujan deras, guna mendeteksi potensi bahaya sejak awal.
Dalam konteks mitigasi, Prof. Eko menilai diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan media massa. Selain relokasi dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir, modifikasi cuaca dapat menjadi salah satu opsi untuk mengurangi risiko hujan ekstrem.
“Salah satu penyebab utama banjir dan longsor adalah curah hujan sangat tinggi. Modifikasi cuaca bisa menjadi salah satu langkah pencegahan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan realitas yang tidak bisa dihindari. Karena itu, kemampuan beradaptasi menjadi kunci, termasuk menghindari pembangunan di kawasan rawan banjir dan longsor, baik secara sementara maupun permanen.
“Bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama untuk meminimalkan dampaknya,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Prof. Eko menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Aceh, Polda Aceh, Kodam Iskandar Muda, serta seluruh instansi yang terlibat dalam penanganan bencana.
Menurutnya, penanganan saat ini tidak hanya berfokus pada tanggap darurat, tetapi juga telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi demi memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. (*)
