 |
| Mulyadi, S.HI., M.Sos |
Oleh: Mulyadi, S.HI., M.Sos. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Pante Bidari
AtimNews.com, Aceh Timur — Kabupaten Aceh Timur tengah menghadapi paradoks serius antara hiruk-pikuk isu viral dan ancaman nyata terhadap masa depan daerah. Dalam beberapa bulan terakhir tahun 2026, perhatian publik tersedot pada polemik dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky. Isu tersebut mendominasi ruang digital, memicu perdebatan emosional yang luas di masyarakat.
Namun di balik derasnya arus informasi tersebut, realitas yang jauh lebih krusial justru terabaikan. Data menunjukkan bahwa Aceh Timur sedang menghadapi dampak besar dari bencana ekologis yang terjadi pada akhir 2025. Kerugian akibat banjir dan longsor diperkirakan mencapai Rp5,39 triliun, dengan dampak yang meluas ke 433 gampong di 24 kecamatan .
Bencana ini tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menghantam sendi utama ekonomi masyarakat. Sebanyak 18.428 unit rumah mengalami kerusakan, sementara lebih dari 267 ribu jiwa terdampak, termasuk puluhan korban jiwa dan puluhan ribu pengungsi .
Di sektor pertanian, situasi bahkan lebih mengkhawatirkan. Sekitar 10.895 hektare lahan produktif rusak akibat endapan lumpur tebal yang mematikan kesuburan tanah. Kondisi ini mengancam keberlanjutan ekonomi ribuan petani yang selama ini bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan .
Ironisnya, di tengah krisis besar tersebut, perhatian publik justru terserap pada isu personal yang memiliki dampak jangka pendek. Fenomena ini mencerminkan kuatnya pengaruh “ekonomi perhatian” di era digital, di mana isu emosional dan sensasional lebih mudah mendominasi dibandingkan persoalan struktural yang kompleks.
Pengamat menilai kondisi ini berbahaya karena melemahkan fungsi pengawasan publik terhadap pengelolaan anggaran pemulihan bencana yang mencapai puluhan triliun rupiah. Minimnya transparansi dan potensi politisasi bantuan menjadi ancaman nyata jika tidak diawasi secara ketat .
Sementara itu, program pemerintah seperti padat karya tunai memang membantu masyarakat bertahan secara ekonomi dalam jangka pendek. Namun tanpa pemulihan sektor agraria secara menyeluruh, Aceh Timur berisiko terjebak dalam kemiskinan struktural berkepanjangan.
Dalam konteks jangka panjang, kondisi ini juga bertabrakan dengan target ambisius pembangunan daerah dalam RPJPK 2025–2045. Visi menjadikan Aceh Timur sebagai pusat agroindustri berkelanjutan terancam gagal jika fondasi ekonomi masyarakat tidak segera dipulihkan.
Para analis menekankan pentingnya menggeser fokus publik dari isu viral menuju pengawasan kebijakan. Transparansi pengelolaan dana, restorasi lahan pertanian, serta penguatan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas utama.
“Yang menentukan masa depan Aceh Timur bukanlah isu viral hari ini, tetapi seberapa kuat fondasi ekonomi dan infrastruktur yang dibangun,”
Kini, pilihan ada di tangan masyarakat, terus terjebak dalam pusaran isu sesaat, atau mengambil peran aktif dalam mengawal arah pembangunan daerah ke depan.
